Selasa, 26-06-2012 Penyusunan Dokumen Majene Dalam Angka SKPD di Minta Rampungkan Data
Awal juli 2012 merupakan batas akhir bagi tiap SKPD terakit, dalam penyusunan dokumen daerah dalam angka, kecamatan dalam angka serta Produk DomestikRegional Bruto (PDRB) kab majene ,untuk segera merampungkan data – data yang di butuhkan. Kemudian kembali akan di jadwalkan pertemuan dengan Biro Pusat Statistik (BPS) kab Majene di pertengahan juli, untuk mengsingkronkan data antara BPS dan SKPD. “ awal juli KUA dan PPAS akan di bahas di dewan, kami butuh data yang real, kalau perbedaan datanya sangat jauh anatara BPS dan SKPD tentunya akan berdampak pada hasil pembahasan nantinya, khususnya dalam perumusan asumsi APBD, karna dalam undang-undang data BPS yang kami jadikan dasar, sebaiknya dilakukan pertemuan kembali untuk mencocokan data-data , apalagi banyak SKPD yang hari ini tidak membawa datanya “ ungkap Legislator PAN Darmansyah saat rapat sosialisasi indikator ekonomi 26 juni di ruang pola kantor bupati Majene.
Sebelumnya wakil bupati Majene Fahmi Massiara berpesan agar, penyusunan data-data angka ini, betul-betul menyesuaikan dengan fakta yang ada di lapangan. karna menurutnya terkadang ada ketimpangan yang terjadi.salah satunya penetapan Majene sebagai kabupaten yang terbelakang di Sulbar dalam hal pengelolaan birokrasi oleh Menpan. “ ini kan kita tidak tau apa yang menjadi indikator, sehingga kita jadi yang terbelakang , jadi data ini harus betul-betul di perhatikan karna akan jadi penilayan, sekaligus bahan untuk mengambil kebijakan untuk daerah mengacu pada hasil analisis dokumen ini” lanjut fahmi, salah satu poin tinggi yang mendongkrak penilayan kab Mamasa oleh pusat karna tidak lagi mengguakan sistem manual pada sistem penyusunan laporan.” Sedangkan kita masih menggunakan sistem manual, kelak hal ini harus di kembangkan ” paparnya.
BPS kab Majene melansir tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kab majene tahun 2009-2011, terjadi penurunan . dimana tahun 2009 TPT sekitar 5,89 %, 2010 4,03 % dan 2011 sekitar 3,46 %.Semenetara untuk persentase pemduduk miskin berdasarkan kebutuhan dasar 2100 kalori perhari , terjadi peningkatan namun tidak signifikan. Yakni 2010 menjadi 18,42 %dari 18,09 % di tahun 2009 dan 18,44 % di tahun 2008 dan 23,5 di 2007. Dari jumlah tersebut, Majene menempati urutan ke dua (18,42 %). Uperingkat pertama di tempati Kab Polman dengan21,24 %, peringkat ke tiga di tempati Kab Mamasa 16,25 %, disusul Kab Mamuju 8,17 % dan terakhir kabupaten Mamuju utara 6,2 %.
Tekad Pemerintah Kabupaten Majene untuk membangun Lembaga Pemasyarakatan belum bisa terwujud tahun ini. Meski tim dari Kemenkumham yang sudah melakukan survey di tiga titik yang diakan dibangun Lapas itu sudah dilaporkan ke Bupati Majene. Ada tiga titik yang dilirik Pemkab Majene, masing-masing belakang lokasi rencana pembangunan STAI Al Mardiyah Passarang, kedua lokasi yang berada di daerah Teppo, dan ketiga adalah samping kantor Polsek Banggae.
Dari tiga titik lokasi itu, hanya samping Kantor Polsek Banggae saja yang dinilai memenuhi kriteria. Dua lokasi yang sudah disurvey, menurut tim belum memenuhi standar terkait dengan akses jalan dan posisi yang tidak strategis. Ditemui diruang kerjanya, Kepala Rutan Kelas II B Majene, Syahruddin mengatakan bahwa pembangunan Lapas Majene ini diprediksi tahun 2015 terbangun.
CAMAT ULUMANDA SIAP SUKSESKAN PEMILU 2014
Oleh : Ahmad
Dari 179 pejabat Pemerintah Kabupaten Majene yang dimutasi Bupati, H Kalma Katta. Salah seorang diantaranya Hardi Yasin. Mantan pejabat Pemerintah Provinsi Sulbar ini hijrah ke Kabupaten Majene pada akhir tahun 2012 lalu. Sejak itu, Hardi Yasin mengabdi sebagai staf biasa di bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majene.
Tak disangka, namanya tercatut dalam daftar sebagai pejabat yang dimutasi. Dia diberi amanah bupati untuk menduduki posisi eselon III. Begitu mendapat perhatian dan kepercayaan dari Bupati Majene, H Kalma Katta, Hardi Yasin dilantik menjadi Camat Ulumanda menggantikan Ahmad. Camat Ulumanda lama dipindah sebagai Camat Malunda gantikan Iskandar Batiran. Hasilnya, Hardi Yasin dan Ahmad melakukan koordinasi untuk penjadwalan serahterima jabatan.
