Pemerintah provinsi sulawesi barat melalui dinas pendapatan daerah provinsi Sulbar bakal memberikan keringanan, pengurangan ,pembebasan pajak bermotor bahkan untuk bea balik nama kendaraan bermotor kepada para pemilik kendaraan yang masih menunggak. kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mendorong pelayanan dan upaya peningkatan PAD. Menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat H. Mujirin M Yamin saat menggelar sosialisasi pemberian keringanan dan pembebasan pajak bermotor dan bea balik nama di ruang pola kantor bupati majene 28 juni, menjelaskan langkah ini merupkan tidak lanjut atas keputusan Gubernur Sulbar dan hasil rekomendasi temuan BPK terkait tunggakan pajak bermotor umum dan kendaraan dinas. “ ini akan sangat berdampak langsung pada PAD tiap kabupaten , termasuk dana bagi hasil pajak karna pajak tiap tiap wilayah di perhitungkan berdasar pemasukan dan jumlah tunggakan, untuk majene dana bagi hasil pajaknya di triwulan pertama sudah mencapai Rp 1,5 M mudah-mudahan terus meningkat, sering uapya kita untuk meringankan atau membebaskan tunggakan “ paparnya.

Ia menambahkan, agar para cama desa,lurah maupun stekholder terakit, untuk mensosialisasika kebijakan ini kepada  para penunggak pajak di wilayah masing-masing.

Hal senada juga di sampikan A. Jalil M.Si kep bidang pajak Dipenda Sulbar, ia mengatakan salah satu kendala untuk mendongkrak nilai PAD sulbar, karna masih banyaknya yang menunggak tidak hanya karna kendaraan masyarakat umum tapi juga  kendaraan dinas pemerintah daerah serta TNI/Polri.” Untuk kendaraan dinas  roda dua jumlahnya mencapai 783 unit, sementara roda emapt 123 unit, jumlah tersebut belum bsia dikalkulasi berapa banyak Randis yang menunggak karna masih menunggu data-data dari Samsat” ungkapnya.

Sementara itu  jumlah unit tunggakan di Majene mencapai  3.377 kendaraan, baik roda dua dan empat .Jumlah tersebut terdiri atas 3.224 untuk kendaran roda dua dan 153 unit untuk kendaraan roda empat. Salah satu penyebab dari sisi administrasi pengelolaan maupun dari sisi pemilik kendaraan, karna banyak diantara pemilik kendaraan yang kehilangan BPKB sehingga pemilik menjadi enggan atau tidak mau lagi mengurus STNK. Bupati Majene Kalma katta berpesan , agar kedepan masalah tunggakan ini bisa di selesaikan dengan mencari langkah-langkah strategis dengan duduk bersama mencari solusi yang prouktif dan efisien” Salah satu langkah yang bisa dilakukan spertirazia-razia kendaraan tapi dengan menggunakan cara-cara bermartabat dan bertetika” himbaunya.

Dari data tunggakan pajak kendaraan di kabupaten Majene, kecamatan banggae menempati urutan pertama penyumbang tunggakan terbesar yakni, 1942 unit kendaraan roda dua, dan 102 unit untuk roda empat. Di susul kecamatan banggae timur 79 unit roda dua dan 5 unit Roda empat. Disusul kecamatan Malunda 432 untuk roda dua dan 8 unit roda emap. Kemudian kecamatan pamboang 261 unit kendaran roda dua dan 11 unit roda empat. Kecamatan sendana 444 roda dua dan 26 kendaraan roda empat. Tammerodo sendana 13 unit untuk roda dua dan satu unit kendaraan roda empat. Kecamatan tobo 35 unit roda dua dan satu unit kenadaran roda 4. Dan kecamatan ulumanda sebagai kecamatan yang memiliki tunggakan paling sedikit yakni  18 unit roda dua sementara roda empat tidak ada.